VOICE OF KEMENLU: “Ulas Wacana Darurat Sipil upaya Penanganan COVID-19”

0 Comments

Pendahuluan

Dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan tujuan menghindari penyebaran Virus Corona yang lebih luas. PSBB sendiri biasa kita sebut dengan Physical Distancing.  Langkah ini didasari oleh Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti diatur dalam Pasal 59 Ayat 3, PSBB paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.

 

Sebagai mana yang kita lihat, PSBB sangat tepat dan efektif diterapkan untuk Negara dengan tingkat kedisiplinan yang baik dalam artian masyarakat mudah diatur dan tingkat pendidikannya pun baik. Sedangkan Karantina Wilayah efektif untuk Negara yang masyarakatnya sulit untuk diatur serta tingkat pendidikannya belum cukup baik.

 

Namun belakangan ini kita diberitakan dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo untuk menerapkan “Darurat Sipil” sebagai kebijakan jika penyebaran Virus Corona semakin massif. “Saya minta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Physical Distancing dilakukan dengan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Tadi saya sampaikan, perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil” demikian kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas COVID-19 laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).

 

Sebenarnya apa itu Darurat Sipil ?

Darurat sipil dibuat pada era Ir. Soekarno presiden pertama Indonesia tepatnya pada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 tahun 1959 tentang pecabutan UU Nomor 74 tahun 1957 mengenai keadaan bahaya yang didalamnya mengatur tentang kondisi Negara yang sedang dalam ancaman seperti: pemberontakan, perang dan keadaan lain yang dikhawatirkan membahayakan. Sedangkan saat ini kondisi Negara sedang menghadapi virus didalam Negeri, dimana pemerintah dituntut untuk menyelamatkan nyawa dan menjamin kesehatan warga Negara.

 

Mari kita ulas Darurat Sipil apabila dikaitkan dengan Covid 19 di Indonesia saat ini.

Latar belakang kebijakan penetapan Darurat Sipil menurut Jokowi adalah beliau menilai pembatasan kebijakan sosial sudah perlu diterapkan dalam skala besar. Jika kita perhatikan baik-baik, sebenarnya Pembatasan sosial secara luas itu sudah dilakukan secara informal walaupun tidak dalam bentuk kebijakan yang kuat, tetapi yang dimaksud pembatasan sosial skala besar adalah mulai meliburkan sekolah, meliburkan kegiatan-kegiatan di kantor, termasuk kegiatan keagamaan.

 

Apabila kita perhatikan Darurat Sipil disini dinilai kurang tepat dalam konteks menangani COVID-19 dikarenakan  menurut Perppu Nomor 23 tahun 1959 Pasal 1 Penguasa Darurat Sipil dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya Darurat Sipil apabila Negara sedang mengalami Pemberontakan, Kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam yang tidak dapat ditangani oleh peralatan biasa. Namun, pada kejadian kali ini seperti yang kita ketahui bahwa kondisi dalam negeri masih kondusif dan dapat dikendalikan tanpa harus menerapkan status Darurat Sipil.

 

Selain itu, COVID-19 tidak termasuk kedalam keadaan bencana alam. Pada kejadian kali ini Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik tingkat nasional maupun daerah serta berbagai Satgas masih dapat mengatasi dan status yang kita hadapi kali ini lebih kepada Darurat Kesehatan bukanlah Darurat Sipil. Status Darurat Sipil ini rentan dalam menghalangi peran serta dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 sebagaimana kita ketahui masyarakat sudah mulai memberikan donasi serta tenaga mereka dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi.

 

Adapun dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1953 Pasal 3 ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat.

Dalam keadaan darurat sipil, presiden dibantu suatu badan yang terdiri atas:

1. Menteri Keamanan/Pertahanan;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Kepala Staf Angkatan Darat;
5. Kepala Staf Angkatan Laut;
6. Kepala Staf Angkatan Udara;
7. Kepala Kepolisian Negara.

 

Namun, presiden dapat mengangkat pejabat lain bila perlu. Presiden juga bisa menentukan susunan yang berlainan dengan yang tertera di atas bila dinilai perlu.

Dan jika kita melihat Perppu No. 23 Tahun 1959 Pasal 17 penguasa darurat sipil berhak :

 

1. Mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.

2. Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar,tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telpon, telegraph, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga menyita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut

 

Bunyi pasal diatas jika kita kaitkan dengan kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia merupakan hal yang tidak tepat untuk menangani COVID-19 dimana masyarakat lebih membutuhkan informasi secara cepat dan pemberitaan yang valid bukanlah hal yang dibatasi.

 

Hal tersebut juga pernah ditanggapi oleh Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Hermawan Saputra kepada wartawan, Senin (30/3/2020) malam.

 

“Nah, tetapi kalau poin berikutnya tentang kedaruratan sipil, itu lebih berbahaya lagi menurut saya. Itu saya menyampaikan, itu bisa salah acu, salah arah, dan salah sasaran. Apalagi nanti kalau mengaitkannya dengan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 berkaitan dengan kedaruratan sipil. Itu produk zaman demokrasi terpimpin di era Presiden Sukarno dengan situasi politik. Di dalam pasal 17 dan seterusnya itu berkaitan dengan pembatasan individu, bukan lagi pengendalian penyakit, tapi bergeser pada pengendalian individu dan pembatasan aktivitas penduduk,” ujar Hermawan.

 

“Di mana telepon alat komunikasi semuanya bisa disadap, ruang-ruang demokrasi bisa menjadi mandek. Artinya penggunaan apalagi Perppu 1959 sama sekali tidak relevan dengan COVID-19. Yang lebih tepat ini gunakan saja UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, clear dan up to date,” sambung dia.

 

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan yang ada Perppu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya yang berisi Darurat Sipil sebagai kebijakan langkah terakhir, memicu banyak kontra sehingga tidak tepat untuk menangani penyebaran COVID-19.

 

Ada baiknya untuk saat ini pemerintah lebih memfokuskan untuk merealisasikan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan mempertegas kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Physical Distancing serta memberikan sosialisasi dan informasi yang selaras untuk menekan penyebaran COVID-19. Selain itu, kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk menuruti himbauan yang telah pemerintah keluarkan. Seperti: untuk tetap dirumah jika tidak ada keperluan mendesak. Serta bahu membahu untuk menjaga kesehatan maupun menjaga kebersihan yang dimulai dari kesadaran diri sendiri dan orang sekitar untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona. Karena pada dasarnya Darurat Kesehatan ini bukan hanya tugas pemerintah melainkan tugas kita bersama untuk menanganinya.

 

Sumber

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *